primaradio.id – Menyikapi kegaduhan transportasi online yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berencana untuk melakukan telekonferensi dengan dengan Menteri Dalam Negri dan Menteri Perhubungan. Termasuk juga Kapolri.
Hal ini dilakukan setelah Pak de Karwo menerima sekitar 300 orang perwakilan dari sopir angkutan kota se-Surabaya di Gedung Grahadi Surabaya. Mereka menuntut revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
“Kami akan telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Kapolri, tuntutan sopir konvensional se-Surabaya ini akan disampaikan,” ujarnya.
Soekarwo menjelaskan, dalam tuntutannya, para sopir angkutan umum berharap agar pemerintah bisa adil terkait dengan tarif. Mereka menuntut agar perbedaan antara tarif taksi berbasis aplikasi online atau daring, dengan angkutan konfensional tidak terlauh jauh berbeda.
Sementara terkait perizinan, Soekarwo akan mengupayakan perizinan angkutan berbasis online agar tidak perlu dilakukan di Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pusat di Jakarta, melainkan cukup di Dinas Kominfo provinsi.
Poin selanjutnya yaitu tentang identitas angkutan online, Gubernur dan Kapolrestabes Surabaya serta Dirlantas Polda Jatim akan membahas usulan soal identitas taksi daring. Apabila dalam peraturan menteri nantinya tidak mengharuskan berpelat kuning, akan ditandai dengan apa. “Sopir-sopir angkutan kota tadi tidak setuju jika identitas taksi online cuma ditandai dengan stiker karena mudah mengelupas,” ujarnya.
Upaya pengayoman yang dilakukan Guberbur Soekarwo terhadap para sopir angkutan umum konvensional ini juga mendapat apresiasi dari Penasehat Komunitas Angkutan Kota Surabaya Edi Hasibuan.
“Dengan begitu kami tidak perlu menggelar aksi turun ke jalan yang berpotensi anarkis seperti yang telah terjadi di Bandung,” katanya. (joe)
Sumber : Tempo
