primaradio.id – Penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Timur harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Alasannya, dengan menerbitkan surat berharga atau obligasi tentunya pembiayaan pembangunan daerah bisa didapat dari hasi penerbitan obligasi tersebut.
Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang masih di atas nasional tentunya tetap membutuhkan dana alternatif selain APBD untuk pembiyaan infrastruktur, pembangunan, dan pelabuhan. Dana tersebut bisa diambil jika daerah bisa menerbitakan obligasi.
Firmanzah menambahkan, inflasi di Jawa Timur tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih baik meski kondisi ekonomi dalam negeri stagnan. (Trs/Joe)
