primaradio.id – Untuk membuat standar kesetaraan dalam membuat definisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak mendapatkan bantuan pembiayaan rumah, pemerintah dapat menyeragamkan indikator standar hidup layak.
Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arif Burhanuddin, mengatakan bahwa hal itu dinilai perlu dilakukan agar terminologi MBR tidak keliru, sehingga penerima bantuan pembiayaan rumah dapat tepat sasaran.
Arif juga menambahkan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Sehingga meski nantinya nilai upah minimum tiap daerah akan berbeda, hal itu tidak akan menjadi masalah karena indikator hidup layaknya sudah disamakan sebelumnya.
