primaradio.id – Sebanyak 3.000 personel gabungan siap mengamankan Kota Surabaya pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur tahun 2018, kata petinggi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal kepada wartawan di Surabaya, Minggu, memastikan sebanyak 3.000 personel itu telah disiapkan dari gabungan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Surabaya.
“Pemahaman standar operasional prosedur atau SOP telah ditanamkan mulai sekarang kepada 3.000 personel tersebut agar pada pelaksanaan Pilkada Jatim di tahun 2018 nanti mereka tidak ragu-ragu saat bertindak,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, para personel yang akan bertugas telah diberi pemahaman SOP pengamanan, baik dalam bentuk materi teori maupun praktik lapangan.
Di internal Polrestabes Surabaya, lanjut dia, bahkan telah dilakukan simulasi pengamanan Pilkada Jatim yang salah satunya berlangsung pada hari Sabtu (5/8).
Iqbal menggambarkan, dalam simulasi tersebut mempraktikkan kondisi saat massa dalam gelombang unjuk rasa besar yang menolak hasil penghitungan suara, kemudia pihak Polrestabes Surabaya berusaha menghadang aksi massa tersebut.
“Kami juga simulasikan cara pengamanan pada saat situasi massa pengunjuk rasa memanas hingga penanganan tindakan anarkis, semisal ada pengunjuk rasa yang melempari polisi dengan botol air mineral dan lain sebagainya,” ujarnya.
Termasuk, telah disimulasikan penanganan aksi massa yang berunjung bentrok dengan aparat. “Untuk memukul mundur massa, kami siapkan kendaraan taktis dan menyemprotkan water canon’ ke arah pengunjuk rasa yang bertindak anarkis,” katanya.
Intinya, mantan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya ini memastikan, simulasi pengamanan telah dilakukan dengan berbagai skenario, bahkan bila ada ancaman bom sekalipun.
“Kami telah mengantisipasi mulai dari melakukan patroli cipta kondisi gabungan, adanya gangguan saat distribusi surat dan kotak suara hingga gangguan terhadap pasangan calon oleh simpatisan pesaingnya saat masa kampanye,” ujarnya.
Sumber : antara
