primaradio.id – Kementerian Kesehatan menekankan pad aPemerintah Daerah agar fokus dan mempekuat kesehatan di wilayah masing-masing. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan agar fokus pada persoalan kesehatan yang sering dilalaikan, yakni asupan gizi pada anak-anak dan ibu hamil.
“Implementasi kebijakan kesehatan belum optimal di daerah,” kata Direktur Kesehatan Keluarga, Eni Gustina, dalam diskusi “Upaya Promotif dan Preventif Mencegah Masalah Malnutrisi pada Anak” di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin, 7 Agustus 2017.
Eni mengatakan saat ini kebijakan setingkat daerah untuk menangani masalah kesehatan, khususnya pada anak, masih rendah. Beberapa puskesmas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah pun kurang optimal dalam bekerja. “Kami perkirakan lebih dari 50 persen dari 514 pemerintah daerah belum termotivasi untuk meningkatkan layanan kesehatan,” katanya
Hal ini juga mendapat sorotan dari Anggota Satuan Tugas Perlindungan Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tb. Rachmat Sentika. Ia menjelaskan, masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan pelayanan kesehatan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. “Hanya 30 persen saja pemerintah daerah yang memberikan tablet Fe dan asam folat, yang penting untuk kesehatan ibu hamil,” katanya. “Sosialisasi kesehatan pun masih kurang.”
Banyaknya kasus stunting (kondisi tubuh pendek) yang terdeteksi di daerah juga menjadi salah satu indikasi kurangnya upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah gizi anak. Padahal, “Stunting bisa berdampak pada kecerdasan otak anak,” ujar Rachmat.
Sumber : Tempo
