primaradio.id – Pengelolaan limbah hasil usaha laboratorium di Surabaya mulai disoroti oleh Dewan Surabaya.
Menurut anggota Panitia Khusus DPRD Surabaya M Ghofar, terkait Rancangan Peraturan Daerah Kualitas Air, hal ini karena selama beroperasi laporan terhadap Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang dikelola, tidak dilaporkan secara berkala kepada Pemkot Surabaya. Berbeda dengan kondisi perhotelan, usaha restoran, maupun pabrik, usaha laboratorium selama ini terkesan tertutup.
Ghofur berharap pemerintah Surabaya segera melengkapi draft Raperda IPAL agar tak adanya pengelolaan limbah RS di Surabaya tidak semakin memperburuk kesehatan masyarakat Surabaya. (zum/nji)
