primaradio.id – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menggandeng TNI dan Polri untuk mengawasi jalur tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal.
“Selain pengawasan lebih ketat terhadap bandara dan pelabuhan resmi, kita juga harus mengawasi jalur ‘tikus’. Polri dan TNI punya mekanisme patroli,” katanya usai memberikan kuliah umum ke peserta Sekolah Pimpinan Tinggi Polri di Bandung, Selasa.
Hanif mengakui pemberangkatan TKI ilegal masih terjadi. “Masih ada terus, makanya kita tekan,” katanya.
Tidak hanya mengawasi jalur pemberangkatan TKI ilegal, Pemerintah nantinya juga akan memperbaiki tata kelola penempatan TKI. Hal ini dilakukan agar mengurangi TKI ilegal yang sering menggunakan jalur “tikus” selama ini. Jalur ini sendiri sudah beberapa kali dibongkar oleh pihak yang bertugas. Kebanyakan, TKI ilegal memilih Malaysia sebagai negara tujuan karena lokasinya yang relatif dekat dengan Indonesia.
“Kita atur tata kelolanya jadi lebih baik sehingga orang tidak memilih jalur ilegal,” ujarnya.
Pemerintah sedang mengupayakan perbaikan kesepakatan dalam penempatan TKI guna meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja Indonesia di luar negeri. Kebijakan ini sendiri bertujuan untuk memperbaiki nasib TKI yang mengadu nasib di negri orang. Terlebih lagi, banyak sekali Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang selama ini menjadi sasaran empuk pihak tak bertanggung jawab, sehingga harus menjalani proses hukum di negara yang mereka tempati.
TKI ilegal lebih beresiko terlibat kasus humum karena tidak memiliki legalitas yang jelas dan rentan dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab.
Sumber : Antara
