primaradio.id – Pemerintah provinsi Jawa Timur akan tetap mempertahankan pelabuhan perikanan sesuai peruntukan saat ini, di tengah keinginan pemerintah pusat agar pelabuhan yang mangkrak di beberapa provinsi dialihfungsikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Heru Tjahjono mengatakan, seluruh pelabuhan perikanan di provinsi itu beroperasi sekalipun beberapa di antaranya dalam kondisi kumuh. Menurut Heru, pihaknya akan tetap mempertahankan, namun akan merenovasi tempat pelelangan ikan agar kualitas ikannya bagus dan layak diolah.
Jawa Timur sendiri memiliki 12 pelabuhan perikanan. Namun, saat ini pengelolaannya masih berada di tangan Kabupaten/Kota. Hal itulah yang menyalahi aturan/ mengingat sejak UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, pengelolaan pelabuhan perikanan semestinya dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
Heru juga mengatakan Gubernur Jatim Soekarwo sudah memberi arahan agar TPI-TPI di provinsi itu dibenahi supaya higienis, misalnya dengan melapisi lantai dengan plastik dan melarang sembaran orang masuk ke lokasi itu.
Beberapa pelabuhan perikanan yang sedang direnovasi antara lain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Popoh di Tulungagung dan Pelabuhan Perikanan Grajagan di Banyuwangi. Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja dalam konferensi pers Rabu, 12 Apri 2017, menyampaikan keinginan pemerintah pusat mengalihfungsikan pelabuhan perikanan yang tidak layak. (joe)
Sumber : Tempo
