primaradio.id – Maraknya perpecahan yang disebabkan Quick Count ketika Pilkada berlangsung, membuat Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk membatasi quick count yang ada. Soekarwo menganggap adanya quick count dapat menggangu palaksanaan pilkada, karena dapat menyebabkan penggiringan opini.
“Kita minta ke Menteri Kominfo agar membatasi bagaimana sebetulnya quick count, itu juga menggangu juga dalam pelaksanaan pilkada karena itu bisa menggiring opini”, kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada reporter Primaradio.
Soekarwo beranggapan jika quick count dilakukan setelah pilkada selesai dan digunakan untuk evaluasi, boleh-boleh saja namun jangan pada saat pelaksanaannya. Sebagai langkah lanjutan terkait pembatasan quick count ini, Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo) mengaku sudah mengirim surat kepada Menteri Kominfo. Dikarenakan yang memiliki otoritas mengatur adalah Menteri Kominfo.
“Kita minta Menetri Kominfo karena yang punya otoritas mengatur itu Menteri Kominfo, dan saya sudah kirim sudat untuk itu”, imbuh Pakde Karwo.
Selain itu dalam kesempatan ini Soekarwo juga menyampaikan Kepada Seluruh ASN agar menjaga betul sikap netralitasnya. (alf/bee)
