primaradio.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-EValuasi APBD Kabupaten atau Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019).
Peluncuran aplikasi ini sebagai salah satu inovasi Pemprov Jatim dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat launching mengatakan dirinya bermimpi ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara real time.
“Kita kepingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan e- Evaluasi APBD Kabupaten atau Kota,” ujar Khofifah.
Melalui program tersebut, Khofifah berharap bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e- planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa dilakukan.
“Hari ini baru 14 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menerapkan integrasi e-planning dan e-budgetting. Masih ada 24 kabupaten kota lagi yang belum, ini jadi PR kita,” tambah Khofifah.
Peluncuran sistem online ini membuat Pemprov Jatim menjadi provinsi pertama yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi. (bee)
