primaradio.id – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendampingi kunjungan kerja Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo membagikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial yang terdiri dari Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi kelompok tani, serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten. Tuban, Jumat (9/3).
Pada kesempatan ini, Jokowi, sapaan akrab Presiden RI, didampingi oleh istri, Hj. Iriana Joko Widodo. Sementara Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim juga didampingi oleh istri, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyejahterakan rakyat, salah satunya dengan membagikan SK Perhutanan Sosial kepada para petani dan LMDH di seluruh Indonesia.
“Saya terus mengejar Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera membagikan sebanyak-banyaknya SK Perhutanan Sosial kepada rakyat kecil. Jika dulu hutan dikelola yang gede-gede, sekarang kita ambil alih untuk dibagikan kepada rakyat kecil, jangan dihambat-hambat dan ditunda-tunda lagi” tegasnya.
SK Perhutanan Sosial ini, lanjut Jokowi, diharapkan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Pasalnya, melalui SK tersebut, para petani mendapat ijin pemanfaatan lahan selama tigapuluh lima tahun. Petani diharapkan bisa mengolah lahannya supaya produktif, sehingga rejekinya bertambah.
“Gunakan sebaik-baiknya SK ini untuk kesejahteraan keluarga, kelompok dan masyarakat. Jika hasilnya bagus, maka kami akan mengusahakan bila masih ada lahan di lingkungan hutan ini yang bisa diberikan kepada bapak ibu sekalian. Kami akan mengawal hutan supaya produktif bagi kesejahteraan masyarakat” katanya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada para penerima SK untuk benar-benar mengolah lahannya dengan baik. Pasalnya, jika pengelolaannya tidak serius, SK itu akan dievaluasi. “Saya akan cek terus, ini lahannya benar-benar dioptimalkan dan ditanami atau tidak? Jika tidak, SK bisa dicabut kembali” ingatnya.
Tahun Pilkada, Presiden Minta Jaga Persaudaraan
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga persaudaraan, khususnya pada tahun 2018 ini yang merupkan tahun-nya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pilkada adalah hal yang wajar, dan jangan sampai menimbulkan permusuhan.
“Saya mau titip kepada semuanya, tahun ini ada banyak agenda pilkada, baik itu bupati, walikota, maupun gubernur. Saya ingatkan, bangsa kita adalah bangsa besar. Kita memiliki 268 juta jiwa penduduk, 17 ribu pulau, 714 suku, dan 1.100 bahasa lokal. Jangan sampai pecah gara-gara pilkada. Kita harus jaga persaudaraan” katanya.
Presiden Jokowi menegaskan, seluruh warga negara Indonesia harus memahami bahwasanya kita semua bersaudara sebangsa setanah air. “Jangan sampai kita tidak saling menyapa karena perbedaan pilihan, apalagi saling menjelekkan, dan menyebarkan berita hoax. Itu bukan norma, etika, dan tata krama kita” tegasnya.
Ditambahkan, masyarakat dipersilahkan memilih pemimpin yang terbaik sesuai hati nuraninya. Meski pilihannya berbeda dengan orang lain, diharapkan setelah pencoblosan, semuanya kembali rukun dan bersaudara. “Negara ini terlalu besar untuk dikorbankan hanya karena pilihan politik. Kita harus bersatu” imbuhnya. (*)
