primaradio.id – Menanggapi isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mencuat, Presiden Joko Widodo siap melakukan segala cara agar KPK tidak dilemahkan. Pernyataan Jokowi ini terkait upaya pelemahan atau bahkan pembubaran lembaga atirausah tersebut oleh panitia khusus hak angket bentukan Dewan Perwakilan Rakyat.
Juru bicara kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, saat ini istana tidak bisa mengintervensi pembentukan dan kerja panitia angket, namun Presiden Jokowi akan menjaga KPK saat kelak harus menyikapi rekomendasi hasil angket.
“Kalau rekomendasinya melemahkan atau membubarkan KPK, pasti Presiden Joko Widodo tidak akan mau. Itu sudah bisa dipastikan. Sikap Presiden tegas di situ, ingin memperkuat (KPK). Konkret,” kata Johan.
Menurut Jonan, presiden saat ini tidak bisa mengintervensi pembentukan panitia hak angket karena merupakan hak DPR. Presiden tidak bisa ikut campur terhadap penyelidikan yang saat ini terjadi di parlemen sebelum adanya hasil angket dalam bentuk rekomendasi.
“Bagaimana citra Presiden Joko Widodo nantinya, itu publik yang menilai. Tapi publik harus diberi tahu bahwa posisi Presiden tidak bisa masuk ke (mengintervensi) DPR,” kata Johan.
Desakan agar presiden Jokowi terlibat dalam proses penyelidikan pansus hak angket terus mencuat. Publik kecewa dengan sikap presiden yang dianggap tidak peduli dengan nasib KPK.
Sejumlah tokoh anti korupsi dan pakar hukum tata negara terus mendesak presiden agar mengakhiri upaya yang dilakukan pansus hak angket dalam melakukan pelemahan terhadap KPK. Mereka menilai pembentukan panitia angket tersebut cacat hukum (joe)
Sumber : Tempo
