primaradio.id – Terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan PT Freeport Indonesia kepada karyawannya, Kepolisian Resor Timika, Papua bersama dengan aparat lainnya saat ini terus melakukan antisipasi berbagai potensi kerawanan sebagai imbas dari keputusan tersebut.
“Adanya tindakan merumahkan dan PHK karyawan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor PT Freeport, akhir-akhir ini, sangat berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Mimika secara keseluruhan” kata Kepala Kepolisian Resor Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi Victor Dean Mackbon di Timika.
Seperti diketahui, kegiatan ekspor konsentrat PT Freeport sudah terhenti sejak 12 Januari 2017, ditambah dengan terhentinya kegiatan produksi tambang sejak 10 Februari 2017, hal ini menurut Victor menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan dan keluarganya. Bahkan bisa berdampak pada situasi politik di wilayah tersebut.
“Kami terus memberikan imbauan dan membuka ruang komunikasi yang sudah kami sepakati bersama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kami bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang sekarang terjadi,” kata Victor.
Polres Mimika menyiapkan 120 personel pengendali massal (dalmas) dengan nama “Kompi Kerangka” serta peleton-peleton untuk mengantisipasi pengamanan tersebut. Khusus di kota tambang Freeport di Tembagapura, pengamanan tetap dilakukan oleh Satuan Tugas Pengamanan Objek Vital. (joe)
Sumber Tempo
